Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi melalui Video Conference (Vicon), bertempat di Ruang Graha Fitra Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (11/05/2026).
Kegiatan nasional tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ahmad Wiyagus, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., didampingi unsur Forkopimda, di antaranya Kasdim 1628/Sumbawa Barat Mayor Cba Agus, S.H., Wakapolres Sumbawa Barat Kompol I Gede Maharta, S.H., Kajari Sumbawa Barat Agung Pamungkas, S.H., M.H., Sekda Kabupaten Sumbawa Barat drh. Haerul, M.M., Kepala BPS Kabupaten Sumbawa Barat, para Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Wamendagri Dr. Ahmad Wiyagus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, namun juga harus dibangun melalui penguatan karakter, integritas, dan pendidikan moral sejak dini. Menurutnya, korupsi merupakan persoalan serius yang membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan karakter, penguatan etika, dan budaya integritas di seluruh sektor pemerintahan maupun masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menyampaikan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun karakter generasi bangsa. Pendidikan antikorupsi diharapkan tidak hanya menjadi teori, tetapi mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan budaya jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Setyo Budiyanto menekankan pentingnya penerapan pendidikan antikorupsi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia berharap buku panduan yang diluncurkan dapat menjadi pedoman berkelanjutan dalam membangun budaya antikorupsi menuju terwujudnya Indonesia Emas.
Selain launching buku panduan pendidikan antikorupsi, kegiatan juga dirangkaikan dengan pembahasan pengendalian inflasi nasional. Direktur Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, S.Si., M.Si., menyampaikan bahwa inflasi nasional pada April 2026 masih berada pada kondisi relatif stabil dan terkendali dibandingkan periode Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas langkah strategis antisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah daerah diimbau untuk memperkuat sistem peringatan dini, optimalisasi irigasi, percepatan tanam, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat.
Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai pada pukul 12.07 Wita.
(Pendim 1628/KSB)
Post a Comment